Komisi VI Dukung Pembinaan UMKM di NTB

20-10-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN), ITDC, PT. Wijaya Karya, PT. Garuda Indonesia, dan PT Sarinah, di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020). Foto : Ica/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, yang telah mengambil langkah-langkah pembinaan untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB untuk menjadi supplier utama dari belanja-belanja pemerintah daerah.

 

Hal itu diungkapkan Hekal saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional (BSN), ITDC, PT. Wijaya Karya, PT. Garuda Indonesia, dan PT Sarinah, di Lombok, NTB, Senin (19/10/2020). Kunker ini guna meninjau dukungan Kementerian BUMN terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di NTB, khususnya dalam menunjang dan memberikan pembinaan terhadap pelaku UMKM.

 

"Tentunya ingin kita support (UMKM), karena hal tersebut menjadi penopang ekonomi kerakyatan di masa pandemi ini," papar Hekal. Politisi Partai Gerindra itu juga meminta kepada jajaran BSN untuk mempermudah UMKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar UMKM dapat semakin berkembang serta memiliki kualitas, desain, dan pemasaran yang bagus.

 

Namun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, yang berdampak pada menurunnya penjualan produk UMKM. Sehingga hal ini mengharuskan Pemerintah memberikan solusi bagi UMKM, khususnya pelaku UMKM di Lombok.

 

"Kita ingatkan kepada mitra-mitra kita agar dapat dipikirkan bagaimana wisata lokal dapat turut menghidupkan perekonomian lokal, terutama dengan UMKM-nya," jelas Hekal. Hekal mengingatkan kepada mitra-mitra Komisi VI DPR RI agar dapat membina UMKM, sehingga ke depannya UMKM dapat berdiri sendiri. (ica/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...